“Saya sampaikan juga dalam proses pengamanan kita juga tetap memberikan pengamanan kepada masyarakat khususnya pada wilayah yang rawan,” katanya setelah pertemuan bersama TNI/Polri di wilayah se-Tanah Papua yang berlangsung di Aula Toni Rompis Makodam XVII/Cendrawasih di Jayapura, Kamis.
Menurut Hadi, berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 wilayah yang keamanannya dianggap berstatus rawan berada di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan sementara wilayah lainnya dinilai berstatus keamanan sedang.
“Wilayah yang sering terjadi aksi kekerasan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Maybrat,” ujarnya.
Dia menjelaskan dalam pengamanan pemilu juga diperlukan dukungan dari TNI/Polri untuk proses pengiriman logistik sebab secara geografis wilayah Papua terbilang cukup berat dan secara demografis masyarakat tersebar di wilayah-wilayah sulit untuk dijangkau.
“Untuk itu kami telah meminta supaya ini harus menjadi perhatian bagi TNI dan Polri untuk siap membantu demi kelancaran proses pilkada serentak di Papua,” katanya lagi.
Dia menambahkan khusus untuk urusan logistik akan di bantu dengan alutsista atau armada yang ada di TNI/Polri dengan demikian pihaknya meyakini dengan adanya sinergi TNI dan Polri maka proses demokrasi bisa terlaksana dengan baik.
Dia mengatakan pemerintah terus mengkampanyekan pemilu damai di mana hal tersebut agar masyarakat turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada serentak.
“Karena ketika narasi pemilu damai sangat minim maka dapat terjadi ketidakstabilan politik, hukum, keamanan, ekonomi dan sejahtera,” ujarnya.
Baca juga: Menkopolhukam ingatkan netralitas TNI-Polri dan ASN di pilkada 2024
Baca juga: Menkopolhukam: Pilkada di Papua jadi atensi pemerintah pusat
Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
